Detail Pelatihan

BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH 2019

Info Bimtek Jakarta

Kepada Yth,
1. Gubernur
2. Walikota dan Bupati
3. Kepala Dinas, Badan dan Kantor SKPD
4. Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kota/kabupaten
Di – Seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Salah satu permasalahan penting PERHITUNGAN ROYALTI Pertambangan ada beberapa permasalahan, yakni: (i) tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan dilapangan, termasuk dalam pasar produk mineral dan batubara dunia, (ii) penetapan RPP jenis dan tarif atas PNBP menjadi PP memakan waktu lama untuk ditetapkan, (iii) tarif dan jenis PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan yang berlaku pada IUP mineral, (iv) tarif PNBP royalti yang berlaku pada PKP2B lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP batubara, dan (v) tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegoisasi kontrak termasuk aspek penyesuaian pembayaran royalti/iuran tetap.
Dari permasalahan atas besaran tarif royalti tersebut, kajian ini mencermati mengenai poin (iv), dimana tarif royalti IUP batubara lebih rendah dari tarif yang berlaku pada PKP2B. Saat ini, tarif IUP batubara mengacu pada PP Nomor 9 tahun 12 adalah sebesar 3-7%, sesuai dengan kandungan kalori, sedangkan tariff untuk PKP2B adalah 13,5%. Dengan adanya perbedaan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian atas tarif royalti IUP batubara. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah merespon isu tersebut dan telah dibahas mengenai usulan tersebut. Perkembangan terakhir menyatakan bawa usulan tarif IUP batubara menjadi 7-10% untuk batubara kalori rendah karena adanya tren penurunan harga. Sebelumnya, usulan dari DPR untuk tarif IUP batubara adalah maksimal 11,5%.
Dalam menilai atau mereview besaran tarif royalti, berdasarkan literatur perlu untuk memperhatikan 4 aspek, yakni: (i)tarif royalti yang dikenakan harus memberikan manfaat finansial yang optimal bagi pemilik sumber daya alam (negara), (ii) tarif royalti sebaiknya bersifat netral dan non-distortionary, (iii) tarif royalti yang dikenakan sebaiknya memberikan risk-sharing yang tepat antara investasi dan negara, (iv) royalti sebaiknya memberikan kesederhanaan dalam pengaturan baik bagi pemerintah/negara dan industri. Indonesia saat ini menerapkan tipe royalti value based royalty (advalorem royalty), yakni pengenaan royalti terhadap hasil jual komoditi tambang. Tipe ini dipandang sebagai tipe yang sederhana dan tidak rumit dalam penerapannya, namun memerlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaporan penjualan dari kegiatan usaha pertambangan.
Kegiatan usaha pertambangan adalah usaha jangka panjang sesuai dengan masa kontrak dari ijin usaha pertambangan (IUP). Sehingga, penyesuaian atas kebijakan besaran tarif harus dipertimbangnkan sesuai dengan masa kontrak, tidak hanya pada satu periode tertentu. Sehingga, perkembangan harga jual yang menurun pada periode tertentu tidak bisa dijadikan argumen untuk membatasi penyesuaian besaran tarif, mengingat perkembangan harga jual batubara sifatnya fluktuatif. Dengan menggunakan DCF model, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat produksi (dilihat dari jumlah produksi batubara) dari IUP mempengaruhi profitabilitas, dimana untuk kalori sedang dan tinggi memiliki net income (NPV) dan IRR yang relatif tinggi. Sementara itu, untuk batubara kalori rendah memiliki tingkat produksi yang rendah dan net income (NPV) dan IRR yang relatif rendah. Penurunan harga jual batubara mempengaruhi penurunan pendapatan kegiatan usaha dan untuk IUP batubara kalori rendah memiliki dampak penuruan yang relatif paling tinggi. Demikian pula, hal ini akan menurunkan penerimaan royalti yang diterima oleh pemerintah dari IUP batubara sekitar 9% untuk setiap penurunan 10% dari tren harga jual batubara.

Dalam rangka Memetakan permasalahan dalam pengelolaan PNBP mineral dan batubara serta Merumuskan saran dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan PNBP mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Tetap (Landrent) dan Iuran Produksi (Royalty)

IPI menyelenggarakan “BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH 2019” yang akan dilaksanakan pada tanggal :

Kegiatan ini akan dilaksanakan di beberapa kota berikut, anda dapat memilih jadwal pada saat mengisi formulir di TAB registrasi disamping ini.

 

Tempat Kegiatan : Bali, Batam, Medan, Makassar & Lombok
No. Angkatan Hari/Tanggal
1 Angkatan VII Rabu – Kamis, 10 – 11 Juli 2019
2 Angkatan VII Rabu – Kamis, 17 – 18 Juli 2019
3 Angkatan VIII Rabu – Kamis, 14 – 15 Agustus 2019
4 Angkatan VIII Rabu – Kamis, 21 – 22 Agustus 2019
5 Angkatan IX Rabu – Kamis, 11 – 12 September 2019
6 Angkatan IX Rabu – Kamis, 18 – 19 September 2019
7 Angkatan X Rabu – Kamis, 09 – 10 Oktober 2019
8 Angkatan X Rabu – Kamis, 16 – 17 Oktober 2019
9 Angkatan XI Rabu – Kamis, 13 – 14 November 2019
10 Angkatan XI Rabu – Kamis, 20 – 21 November 2019
11 Angkatan XII Rabu – Kamis, 18 – 19 Desember 2019

Tempat Kegiatan : Jakarta , Bandung & Bogor
No. Angkatan Hari/Tanggal
1 Angkatan VII Kamis - Jumat, 04 – 05 Juli 2019
2 Angkatan VII Kamis - Jumat, 11 – 12 Juli 2019
3 Angkatan VIII Kamis - Jumat, 01 – 02 Agustus 2019
4 Angkatan VIII Kamis - Jumat, 08 – 09 Agustus 2019
5 Angkatan IX Kamis - Jumat, 05 – 06 September 2019
6 Angkatan IX Kamis - Jumat, 12 – 13 September 2019
7 Angkatan X Kamis - Jumat, 03 – 04 Oktober 2019
8 Angkatan X Kamis - Jumat, 10 – 11 Oktober 2019
9 Angkatan XI Kamis - Jumat, 07 – 08 November 2019
10 Angkatan XI Kamis - Jumat, 14 – 15 November 2019
11 Angkatan XII Kamis - Jumat, 05 – 06 Desember 2019

Tempat Kegiatan : Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Kota Malang & Kota Batu Malang
No. Angkatan Hari/Tanggal
1 Angkatan VII Jum’at – Sabtu, 05 – 06 Juli 2019
2 Angkatan VII Jum’at – Sabtu, 12 – 13 Juli 2019
3 Angkatan VIII Jum’at – Sabtu, 02 – 03 Agustus 2019
4 Angkatan VIII Jum’at – Sabtu, 09 – 10 Agustus 2019
5 Angkatan IX Jum’at – Sabtu, 06 – 07 September 2019
6 Angkatan IX Jum’at – Sabtu, 13 – 14 September 2019
7 Angkatan X Jum’at – Sabtu, 04 – 05 Oktober 2019
8 Angkatan X Jum’at – Sabtu, 11 – 12 Oktober 2019
9 Angkatan XI Jum’at – Sabtu, 01 – 02 November 2019
10 Angkatan XI Jum’at – Sabtu, 15 – 16 November 2019
11 Angkatan XII Jum’at – Sabtu, 13 – 14 Desember 2019

INFO BIAYA KONTRIBUSI


    

Untuk Wilayah :
– Jakarta
– Bogor
– Bandung

Rp. 4.250.000,- / Peserta (Paket Menginap)

Rp. 3.250.000,- / Peserta (Paket Tidak Menginap) 


Untuk Wilayah :
– Surabaya, Malang, Batu
– Bali, Batam, Semarang
– Yogjakarta, Lombok, Medan & Makassar

Rp. 4.500.000,- / Peserta (Paket Menginap)

Rp. 3.500.000,- / Peserta (Paket Tidak Menginap)


CATATAN UNTUK FASILITAS PESERTA BIMTEK :


  • Cascback 10% / Peserta Untuk 5 Rombongan Peserta.
  • Pelatihan Selama 2 Hari Kegiatan.
  • Menginap 3 Malam Twin Share Bagi Peserta Menginap( 1 Kamar untuk 2 Orang Peserta Bimtek )
  • Komsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x ( Bagi Peserta Yang menginap ).
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book, Name Tage dan Makalah Serta SERTIFIKAT dari IPI Diklat
  • Sofcopy Materi Up To date Berupa Flashdisk dari IPI Diklat
  • Tas Ransel Eksklusif dari IPI Diklat
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 7 orang).
  • Konfirmasi Selambat – Lambatanya H-3 Sebelum kegiatan.
  • Kaos Pelatihan dari IPI Diklat
  • Study Banding Bagi Peserta Group (Minimal 7 Orang).
  • Doorprize Menarik dari IPI Diklat

INFORMASI PENDAFTARAN BISA HUBUNGI PANITIA PENYELENGGARA :

  • Telpon Office : 021.2148.5080
  • Fax Office : 021.2148.5080
  • WA : 0812.9948.9968 & 0813.8889.5827
  • HP: 0812.9948.9968 & 0813.8889.5827
  • Email : infobimtek.ipi@gmail.com

KETERANGAN :


  • Surat Dapat di Whatsapp/Sms/ Email/fax
  • Untuk Materi Bimtek Yang di Butuhkan Bisa Request
  • Khusus Untuk Peserta Rombongan Bisa Request Tempat (Minimal 8/10 Peserta),
  • Konfirmasi Peserta Paling Lambat – 3 Hari Sebelum Kegiatan Bimtek Berlangsung Dengan Melampirkan : Nama , NIP , Jabatan Beserta Instansi Dinas Peserta Bimtek.

FORMULIR REGISTRASI


Tema: BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH 2019
Tempat Kegiatan * :
Tanggal Kegiatan *:


BIMTEK TERKAIT